Sekjen DPR soal Anggaran Gorden Rp48,7 M: 13 Tahun Enggak Pernah Ganti

Sekjen DPR soal Anggaran Gorden

Tudepoin.com – Sekjen DPR soal Anggaran Gorden Rp48,7 M: 13 Tahun Enggak Pernah Ganti. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan serta pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Diketahui, pengajuan anggaran tersebut telah dilakukan sejak 2009 namun tidak disetujui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui anggaran penggantian gorden untuk rumah dinas anggota DPR menelan biaya hingga Rp48,7 miliar.

Anggaran tersebut nantunya akan dipergunakan untuk mengganti gorden yang telah berusia 13 tahun.

“Gorden-vitrase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu, 13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti,” ujar Indra saat konferensi pers di Komplek Gedung Nusantara, Senin (28/3).

“Kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” tambahnya.

Dalam proses pengadaan gorden ini dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka, menggunakan produk dalam negeri.

“Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri. Itu ditegaskan dalam RKSnya,” papar Indra.

Serta anggaran Rp48,7 miliar tersebut, diperuntukkan juga bagi 505 rumah dinas yang ada. Nantinya, setiap rumah akan mendapat sekitar Rp80-90 juta setiap rumah.

“Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya, rata-rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah,” sambungnya.

Total jumlah Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, Rp11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Usulan tersebut sempat dikritik oleh elemen masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, pengadaan barang dan jasa oleh DPR itu tak memiliki sensitivitas kepada rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.

“Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat,” dilansir CNNIndonesia, (28/3).

Sumber : CNN INDONESIA