Meneroka Peran Cendekiawan Kerajaan Riau-Lingga dalam Menentang Belanda (3 Habis)

Kesultanan Riau Lingga
Penabalan Sultan Abdurrahman Muazam syah ll di Pulau Penyengat 1885 menjadi pusat Kesultanan Riau Lingga (Doc. Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga)

TUDEPOIN.COM – Dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda, Kerajaan Riau-Lingga harus mengibarkan bendera Belanda, baik di istana maupun di kapal kerajaan.

Peraturan ini dikeluarkan Belanda karena Kerajaan Riau-Lingga diposisikan sebagai daerah pinjaman kepada sultan, mengacu pada penaklukan negeri Melayu oleh Belanda tahun 1784.

Tetapi sultan dan pihak istana selalu mengingkari aturan tersebut. Perlawanan pasif yang dilakukan pihak Kerajaan Riau-Lingga dengan menggunakan simbol bendera ini, bahkan sempat menggoyang Raad van Indie (Dewan Hindia, atau ‘MPR’ Hindia Belanda di Batavia) karena para cendekiawan telah menggiring istana Riau-Lingga melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Hindia Belanda dengan cara tidak menaikkan bendera Belanda di kapal kerajaan.

Fase Akhir Kerajaan Riau-Lingga

Menyikapi perkembangan politik di Kerajaan Riau-Lingga, pemerintah Hindia Belanda melalui Sekretaris 1 Pemerintah yang ditanda-tangani Paulus, meminta nasihat kepada Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi dan Bangsa Arab (Adviseur voor Indlansche en Arabische Zaken), Christiaan Snouck Hurgronje, yang terkenal dalam membungkam perlawanan rakyat Aceh.

Dalam suratnya tanggal 22 April 1904, Nomor 187/ G (eheim: Rahasia), Paulus menjelaskan rencana pemerintah membuat kontrak politik baru yang di antaranya akan menghapus jabatan Yang Dipertuan Muda, dan selanjutnya akan dibentuk Dewan Kerajaan (rijksraad) yang terdiri atas sejumlah menteri (landgrooten) yang akan mendampingi sultan dalam memerintah, serta ikut serta menanda-tangani kontrak politik baru.

Namun, berdasarkan informasi dari Residen Riau, terbukti bahwa kalangan bangsawan Riau-Lingga, yang karena asal-usul dan posisinya dipertimbangkan untuk diangkat menjadi menteri, tidak ada keinginan menerima pengangkatan itu dan menolak mengesahkan kontrak politik yang tengah dirancang.

Bahkan, mereka (para cendekiawan) mengajukan keberatan atas penghapusan jabatan Yang Dipertuan Muda. Oleh karena itu, Residen Riau mengusulkan untuk membuat kontrak hanya dengan sultan atau untuk sementara menunda pembuatan kontrak. Usul terakhir ini masih dipertimbangkan pemerintah.

Menanggapi surat Sekretaris 1 Pemerintah Hindia Belanda tersebut, Snouck dalam surat rahasia Nomor 46, tanggal 7 Mei 1904, mengusulkan untuk membungkam aksi para penentang pemerintah di Kerajaan Riau-Lingga dengan kekuatan militer seperti yang dilakukan terhadap Aceh. Menanggapi surat Snouck Hurgronje, dalam suratnya Nomor 660/G (eheim: Rahasia), tanggal 21 Mei 1904, Dewan Hindia Belanda di Batavia menjawab kerisauan Residen Riau akan kondisi politik di Kerajaan Riau-Lingga.

Kalau memang harus menggunakan jalan kekerasan menindak tegas kelompok yang melakukan perlawanan pasif (lydelyk verset) yang telah berhasil menghasut sultan, Dewan Hindia meragukan kekuatan militer yang ada di Riau. Untuk itu, Dewan Hindia menyarankan agar residen memberi tahu lebih lanjut tentang rencana-rencana yang telah disusun bagi tindakan tegas dan menentukan.

Dewan Hindia juga menambahkan dalam suratnya Nomor 1036/G (eheim: Rahasia), tanggal 9 Agustus 1904. Pada prinsipnya Dewan Hindia setuju usul Snouck tersebut, dan perlu diambil tindakan tegas dan terpadu menyangkut gerakan yang dilakukan kelompok perlawanan pasif (lydelyk verset) tersebut. Namun seandainya masih bisa diberikan nasihat, tindakan militer tidak diperlukan.

Lebih jauh Dewan Hindia menyarankan kepada Residen Riau bahwa unuk sementara harus dihentikan pembuatan kontrak politik bila kesepakatan belum diperoleh dengan para bangsawan (cendekiawan) Kerajaan Riau-Lingga.

Kontrak politik yang ditanda-tangani pada 18 Mei 1905 relatif tidak dipatuhi pihak Kerajaan Riau-Lingga. Sebagaimana kebiasaan Belanda, selalu menawarkan kontrak politik baru apabila perjanjian sebelumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:  Kunci Jawaban Soal Latihan IPS SMP TAHUN 2021

Ketegangan politik antara istana Riau-Lingga di Pulau Penyengat dengan pemerintah Hindia Belanda di Tanjungpinang, mencapai puncaknya ketika sultan menolak menanda-tangani kontrak politik baru yang disodorkan Belanda tahun 1910.

Dengan kata lain, Raja Ali Kelana dan para cendekiawan berhasil meyakinkan sultan bahwa perjanjian atau kontrak politik baru tersebut hanya akan semakin menghilangkan wibawa dan kekuasaan sultan di Kerajaan Riau-Lingga serta Seluruh Daerah Takluknya sekalian.

Pemakzulan Sultan Gagasan dan pikiran perlawanan terus berlangsung di Kerajaan Riau-Lingga. Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan Raja Haji Muhammad Tahir serta para cendekiawan lainnya tetap tidak mau bekerja-sama dengan Belanda.

Putera Mahkota atau Tengku Besar Kerajaan Riau-Lingga bahkan telah mempelopori pembentukan laskar pasukan pengawal kerajaan di Pulau Penyengat. Sedangkan sultan telah pula melakukan perlawanan dengan menunjuk para menteri tanpa persetujuan pemerintah Hindia Belanda.

Bahkan, ketika Residen Riau berkunjung ke Rengat, sultan memanggil para Amir Reteh, Gaung dan Mandah ke Pulau Penyengat, sehingga residen merasa ditelikung oleh sultan.

Sebagai titik didih dari kekecewaannya, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1, Tanggal 3 Februari 1911, yang isinya sebagai berikut (1) Sultan Abdul Rahman Muazam Syah II telah berulang kali tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya mengibarkan bendera Belanda; (2) Sultan mempunyai dewan penasehat (raadgevers) yang buruk, atau orang-orang yang harus dihapus dari lingkungannya; (3) Sultan selalu tidak menyadari posisinya sebagai tuan yang dipinjamkan tanah (leenman) oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan memanggil para Amir Reteh, Gaung dan Mandah ke Pulau Penyengat pada saat Residen Riau berkunjung ke Rengat; (4) Sultan tidak bersimpati kepada pemerintah Hindia Belanda sejak dihasut oleh lingkaran partai yang dipimpin Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan Raja Abdul Rachman Encik, yang selalu menggagalkan upaya pemerintah Belanda melakukan kontrak politik; (4) Bahwa Tengku Besar telah bersepakat dan terikat sumpah dengan partai oposisi (para cendekiawan) untuk saling mendukung satu sama lain dalam kepentingan mereka.

Dengan demikian, Dewan Hindia Belanda menetapkan: (1) Menarik Surat Keputusan Tanggal 17 Mei 1908, Nomor 5, yang menetapkan Tengku Besar sebagai pengganti Sultan Kerajaan Riau-Lingga dan Seluruh Daerah Takluknya bila sultan mangkat; (2) Membebas-tugaskan (ontheffen) Sultan Abdul Rahman Muazam Syah II dari pangkat dan jabatannya (zijne waardigheid) sebagai Sultan Riau-Lingga dan Seluruh Daerah Takluknya.

Pada 11 Februari 1911, kapal-kapal perang milik Belanda bernama Java, Koetai dan Tromp yang dipimpin pemburu torpedo Koetai menggelar sebuah demonstrasi kekuatan tempur angkatan laut Hindia Belanda di perairan Riau mendekati Pulau Penyengat. Di atas tiga buah kapal perang itu telah bersiap siaga sejumlah pasukan marechausse (tentara Belanda yang terdiri dari orang pribumi), pasukan elit seperti yang digunakan untuk mengakhiri perlawan rakyat Aceh pada tahun 1903, yang akan turun ke Pulau Penyengat dengan berpuluh-puluh sekoci.

Serdadu itu kemudian mengepung istana kedaton, tempat kediaman Tengku Besar dan Raja Ali Kelana serta tempat lain di Pulau Penyengat. Suasana yang mencekam ini baru jelas setelah Kontroleur H.N. Veemstra datang dari Tanjungpinang menyampaikan sebuah surat pemberitahuan Residen Riau, G.F. de Bruinyskop.

Kontroleur H.N Veemstra datang dari Tanjungpinang untuk menyampaikan pengumuman yang intinya pemberhentian secara sepihak Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dari jabatannya dan Tengku Umar dari jabatan Tengku Besar. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, Residen Riau G.F. de Bruinyskop, kemudian memerintahkan Kontroleur H.N Veemstra berangkat ke Lingga untuk memberi tahu Sultan Abdul Rahman Muazam Syah yang sedang berada di sana menghadiri sebuah acara tradisi Melayu mandi syafar yang dilaksanakan rutin sekali setahun. Ketika sampai di sekitar Selat Pintu di perairan belakang Daik, bertemulah utusan Residen Riau itu dengan kapal sultan. Dan disampaikanlah sepucuk surat bersampul kuning.

Baca Juga:  Salah Satu Upaya Mencegah Perilaku Konsumtif Sebagai Dampak Globalisasi​

Begitu Sultan Abdul Rahman sampai di Pulau Penyengat, serta-merta telah menanti sejumlah pejabat Belanda di Tanjungpinang serta para pejabat Kerajaan Riau-Lingga di gedung Rusydiyah Club.

Di gedung itulah dilakukan pembacaan besluit (surat keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pemakzulan atau pemecatan (abdicatie) Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dan Tengku Besar Umar berdasarkan besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 3 Februari 1911.

Setelah mengambil barang-barangnya, sultan dan keluarga kemudian berlayar ke Singapura tanpa sempat menandatangani surat pemecatannya. Bagi sultan lebih baik meninggalkan negeri yang dicintainya daripada terus didesak untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang pada akhirnya merugikan kerajaan dan rakyat yang dicintainya.

Sejak itu susul-menyusul keluarga kerajaan yang bermukim di Pulau Penyengat pindah ke Singapura dan Johor. Agar tidak dimiliki Belanda, para bangsawan di Pulau Penyengat menjual bahkan memusnahkan benda-benda berharga milik mereka, bahkan beberapa bangunan penting dibakar. Namun Masjid Sultan Riau tetap dibiarkan.

Yang melakukan eksodus kemudian bukan hanya yang bermukim di Pulau Penyengat saja. Secara bergelombang yang bermukim di Tanjungpinang dan Lingga juga banyak yang pindah ke Singapura, Johor dan Melaka.

Belanda menjadi khawatir akan memberi dampak buruk bagi citra pemerintahannya di mata penduduk serta di mata dunia, terutama rivalnya Inggeris. Residen Riau G.F. de Brujnkops kemudian mengeluarkan pengumuman yang menjanjikan pensiun bagi pegawai kerajaan agar mereka tidak pindah dari Riau dan Lingga.

Sementara itu, sepucuk surat Residen Riau G.F. de Bruinyskop kepada Sultan Abdul Rahman Muazam Syah, Tanggal 9 Februari 1911 (kini berada dalam simpanan Tropen Museum Negeri Belanda) sedikit banyak menjelaskan bahwa “upacara” pemakzulan di gedung Rusydiyah Club itu tidak terjadi, karena Residen Riau tidak pernah bertemu dengan Sultan Abdul Rahman, dan sebaliknya sultan juga tidak bersedia menemui Residen Riau.

Inilah sebagai titik puncak perlawanan yang dilakukan Kerajaan Riau-Lingga kepada pemerintah Hindia Belanda. Sultan Abdul Rahman dan Tengku Besar akhirnya dimakzulkan atau dipecat oleh Belanda secara sepihak. Dalam surat abdikasi atau pemakzulan itu, Residen Riau menyindir keduanya (sultan dan Tengku Besar) sebagai orang yang mengikuti orang-orang yang berniat bermusuhan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Secara de facto Hindia Belanda telah memerintah langsung di Kerajaan Riau-Lingga semenjak dikeluarkannya surat pemakzulan (abdicatie) Sultan Abdul Rahman dan Tengku Besar Kerajaan Riau-Lingga dan Seluruh Daerah Takluknya yang bertanggal 3 Februari 1911. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menghapus Kerajaan Riau-Lingga secara de jure yang dikeluarkan melalui besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam Stadblat (Lembaran Negara) Nomor 19 Tahun 1913. Sejak saat itu, bekas wilayah Kerajaan Riau-Lingga dan Seluruh Daerah Takluknya menjadi wilayah yang diperintah langsung (recht’streeks bestuur) oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Residen Riau berkedudukan di Tanjungpinang, serta menyatukannya dengan wilayah keresidenan yang selama ini sudah mereka kuasai dengan pembagian wilayah menjadi 2 Afdelling. Afdelling Tanjungpinang berpusat di Tanjungpinang, dan Afdelling Inderagiri berkedudukan di Rengat. Sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam Afdelling ialah seorang residen. Status Pulau Lingga saat itu menjadi District Hoofd yang dikepalai oleh seorang Amir.

Baca Juga:  Soal dan Kunci Jawaban US Bahasa Indonesia SD Kelas 6 Tahun Ajaran 2022

Usaha Diplomatik

Dari tempat ”pengasingan” di Singapura, Sultan Abdul Rahman terus berupaya mengembalikan tahtanya. Beliau menulis surat kepada penguasa Belanda Ratu Wilhelmina, memohon agar dilakukan penyelesaian sengketa dengan seadil-adilnya. ”Aku tidak akan mengakhiri hidupku di pengasingan, hidup dalam malu dan penghinaan,” demikian pernyataan sultan dalam suratnya. Sultan kemudian mengusulkan cucu lekakinya, Mahmud, sebagai pengganti. Namun pihak Belanda menolak mentah-mentah, dengan alasan tidak mempertimbangkan untuk mengangkat kembali garis keturunan sultan di Kerajaan Riau-Lingga.

Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1912, Raja Khalid Hitam, salah seorang cendekiawan terdepan yang juga keluarga bangsawan Kerajaan Riau-Lingga, berangkat ke Jepang membawa petisi yang ditanda-tangani sultan dan penasehat-penasehatnya guna meminta dukungan Kaisar Jepang menekan pemerintah Hindia Belanda di Kerajaan Riau-Lingga. Di Jepang, Raja Khalid Hitam bertemu dengan Encik Ahmad, seorang Melayu yang berkhidmat sebagai guru bahasa Melayu di salah sebuah sekolah di Tokyo. Raja Khalid Hitam kembali ke Singapura melalui Yokohama untuk mengelak mata-mata Belanda. Pada tahun 1913, Raja Khalid Hitam kembali melanjutkan misi diplomatiknya ke Jepang. Namun sebelum berhasil, dikabarkan salah seorang cendekiawan terdepan Kerajaan Riau-Lingga ini dirawat di salah sebuah rumah sakit dan wafat di sana. Kuat dugaan, beliau tidak kuat menghadapi musim dingin yang ekstrim di Jepang pada masa itu.

Namun ada juga selentingan di tengah masyarakat Melayu berdasarkan informasi lisan yang disampaikan turun-temurun, bahwa Raja Khalid Hitam sengaja mengurus surat kematiannya dan merubah namanya untuk mengelabui Belanda agar tidak memburunya.

Sedangkan Raja Ali Kelana, Raja Haji Muhammad Tahir, dan Said Syeikh al-Hadi juga melakukan berbagai upaya diplomasi agar Kerajaan Riau-Lingga dikembalikan Belanda kepada pemiliknya yang sah. Namun semua upaya itu tidak berhasil. Kelak, Raja Ali Kelana pindah ke Johor, dan Sultan Johor mengangkatnya sebagai penasihat urusan agama Islam. Di Johor pula beliau mangkat bulan Desember 1927.

Berakhirnya kerajaan Melayu Riau-Lingga bersama Kerajaan Aceh, merupakan dua kerajaan terakhir yang susah payah ditaklukkan Belanda. Dengan demikian, seluruh wilayah nusantara kemudian semuanya dalam kendali Belanda. Sedangkan Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia sekarang) dan Singapura di bawah jajahan Inggris. Menjelang Perang Dunia kedua, seluruh kawasan ini dikuasai Jepang sampai kemudian Indonesia meraih kemerdekaan tahun 1945.

Setelah merdeka keadaan ekonomi kawasan ini sesungguhnya relaif baik. Hubungan keluarga dan budaya tetap terjalin walaupun berbeda negara. Hubungan dagang antara Kepri dengan Singapura terus berlangsung.

Wilayah Kepri menggunakan mata uang dolar Singapura sebagai alat transakti sehari-hari. Semua komoditi dari wilayah ini dibeli Singapura dan masyarakat relatif sejahtera. Keadaan tiba-tiba berubah, tatkala Pemerintah Indonesia menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Semua hubungan tertutup, baik sosial, budaya lebih-lebih politik.

Peristiwa G.30.S PKI yang kemudian membawa perubahan politik besar di tanah air berujung lahirnya Orde Baru dan konfrontasi dengan Malaysia berakhir. Tahun 1969 Pemerintah Indonesia mulai membangun Batam. ***